NUANSA SUMSEL

Berita, Politik, Hukum, Pendidikan, Sosial dan Budaya

Jumat, 20 Juni 2025

Komisi XIII DPR RI Reses ke UKK Imigrasi Lubuk Linggau‎

 


LUBUK LINGGAU,Nuansa Sumsel.Com -Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum, Herdawan, menghadiri kunjungan kerja kegiatan reses Komisi XIII DPR RI ke Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim di Kota Lubuk Linggau, Jumat (20/6/2025).


‎Dalam sambutannya, Herdawan menyampaikan apresiasi atas kehadiran para anggota Komisi XIII DPR RI yang dinilai sebagai wujud nyata perhatian pemerintah pusat terhadap penguatan layanan publik di daerah, khususnya di bidang keimigrasian.

‎“UKK Imigrasi Kota Lubuk Linggau hadir sebagai bentuk komitmen negara dalam memberikan pelayanan yang cepat, dekat, dan akurat bagi masyarakat. Sejak dibuka, unit ini telah memberi manfaat besar bagi warga Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara dalam pengurusan dokumen perjalanan dan layanan imigrasi lainnya,” ungkap Herdawan.

‎Meski demikian, sambung dia, masih diperlukan dukungan lebih lanjut dari berbagai pihak, termasuk Komisi XIII DPR RI, untuk mengoptimalkan kinerja UKK Imigrasi.

‎Dalam kesempatan itu, Herdawan juga menyampaikan tiga harapan, yakni peningkatan anggaran dan fasilitas, penguatan SDM dan sistem pelayanan digital, serta percepatan pengembangan layanan berbasis inovasi dan teknologi.

‎"Sejalan dengan semangat Linggau Juara, Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuk Linggau berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kami percaya, pelayanan prima adalah fondasi utama dalam menciptakan kepercayaan dan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

‎Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Brigjen Pol Yuldi Yusman, SE, M.Si, mengemukakan kunjungan ini menjadi momentum penting karena UKK Imigrasi Lubuk Linggau kini resmi melayani pembuatan paspor secara penuh dan mandiri, tanpa ketergantungan dengan daerah lain.

‎"Kenaikan status ini merupakan respons positif atas usulan dan aspirasi dari masyarakat," ujarnya.

‎Selama ini, masyarakat Lubuk Linggau dan wilayah sekitarnya telah menunjukkan kebutuhan yang tinggi akan layanan keimigrasian.

‎Berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan Pemkot Lubuk Linggau, telah mendorong agar UKK ditingkatkan menjadi kantor pelayanan Imigrasi kelas II Non TPI.

‎Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Pimpinan Komisi III DPR RI, Hj Dewi Asmara, SH, MH., Anggota DPR RI,  H SN Prana Putra Sohe, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Selatan, Guntur Sahat Hamonangan, SE, MH., serta sejumlah Kepala OPD Pemkot Lubuk Linggau.(*)

Selasa, 17 Juni 2025

‎Wakil Wali Kota: Kolaborasi yang Solid akan Menjadikan Linggau Semakin Juara‎

 

LUBUK LINGGAU,,Nuansa Sumsel.Com -Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, H Rustam Effendi, memimpin apel bulanan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuk Linggau yang dipusatkan di Lapangan Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan), Selasa, (17/6/2025).


‎Dalam amanatnya, H. Rustam Effendi kembali mengingatkan bahwa apel bulanan bukan sekadar rutinitas formalitas, melainkan merupakan momen penting dalam membangun disiplin, kekompakan, serta evaluasi kinerja bersama.


‎Selain itu apel adalah wujud nyata dari komitmen aparatur pemerintah terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban.


‎"Kita adalah garda terdepan dalam pemerintahan. Setiap tindakan kita berdampak langsung terhadap citra dan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.


‎Tahun 2025, lanjutnya, menjadi tahun penting dalam perjuangan mewujudkan Linggau Juara, sebuah visi besar Lubuk Linggau sebagai kota yang maju, berdaya saing, harmonis, dan sejahtera.


‎Untuk itu, Wawako mengajak seluruh ASN dan jajaran pemerintahan untuk meningkatkan kedisiplinan, etos kerja, loyalitas, serta memberikan pelayanan publik yang prima.


‎Dia pun menggarisbawahi sejumlah program prioritas Kota Lubuk Linggau tahun 2025 yang perlu disukseskan bersama, antara lain peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas antarwilayah.


‎Selanjutnya, penguatan ekonomi kerakyatan dan UMKM, pengembangan sumber daya manusia dan sektor pendidikan, penataan lingkungan hidup dan kebersihan kota dan digitalisasi layanan publik.


‎"Kolaborasi yang solid akan menjadikan Linggau semakin juara," tegasnya.


‎Wakil Wali Kota juga memberi perhatian khusus pada peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kelurahan, kecamatan, puskesmas, dan puskeslur.


‎Ia mengingatkab agar seluruh kantor pelayanan publik beroperasi sesuai dengan jam kerja, disiplin, serta melayani masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku. (*)


Senin, 16 Juni 2025

Wali Kota Lubuk Linggau Hadiri Musrenbang RPJMD Provinsi Sumsel 2025-2029

 

PALEMBANG,Nuansa Sumsel.Com -Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat bersama Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau, H Yulian Effendi menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) di Griya Agung, Senin (16/6/2025).


‎Kegiatan ini dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan, H Herman Deru serta dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan mulai dari Forkopimda, perangkat daerah, akademisi, hingga tokoh masyarakat, guna memberikan masukan dan pandangan konstruktif demi kemajuan Sumatera Selatan.


‎Dalam sambutannya, H Herman Deru menekankan pentingnya sinergi antarsektor dalam menentukan arah pembangunan daerah.


‎“RPJMD ini bukan sekadar dokumen, tapi kompas yang akan menuntun kita lima tahun ke depan. Maka dari itu, seluruh elemen harus terlibat aktif dalam menyusun perencanaan yang realistis, terukur, dan menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.


‎Ikut hadir mendampingi wali kota, Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Heri Suryanto, Kepala Bappeda Litbang, H Emra Endi Kesuma, Plt Sekwan, Rully Wijaya, Plt Kepala Diskominfotiksan, Febrian Saputra, Kepala Kesbangpol, Henny Fitrianty dan Kabag Prokopim, Taufik Hidayat.(*)




Manajemen RT yang Kuat, Fondasi Kokohnya Ekonomi Bangsa

 

LUBUK LINGGAU,Nuansa Sumsel.Com -Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, H Rustam Effendi mengingatkan pentingnya peran perempuan dalam membangun ekonomi rumah tangga dan masyarakat.


‎Menurutnya manajemen rumah tangga (RT) yang kuat menjadi fondasi bagi kokohnya perekonomian suatu bangsa.


‎“Dibalik perekonomian yang kokoh, ada manajemen rumah tangga yang tangguh. Kemandirian ekonomi adalah kunci. Saya berharap kegiatan ini bukan hanya sebatas pelatihan, tapi juga diterapkan dalam kehidupan nyata, menjadi contoh dan teladan di tengah masyarakat,” ujarnya saat membuka secara resmi kegiatan Pelatihan Great Personality dan Peningkatan Ekonomi Keluarga yang diselenggarakan oleh Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Lubuk Linggau di Cinema Hall Lantai 5, Kantor Wali Kota Lubuk Linggau, Senin (16/6/2025).


‎H Rustam Effendi juga menegaskan Pemerintah Kota Lubuk Linggau akan terus mendukung kegiatan positif seperti ini, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


‎“Kiprah GOW ditunggu masyarakat. Semoga pelatihan ini membawa manfaat nyata bagi kehidupan sehari-hari,” tandasnya.


‎Sementara itu, Ketua GOW Kota Lubuk Linggau, Hj drg. Mipta Hullumi menyampaikan harapannya agar pelatihan ini mampu memberdayakan para wanita, khususnya anggota GOW, untuk meningkatkan kemampuan pribadi serta ekonomi keluarga.


‎“Kita harapkan kegiatan ini dapat memperdayakan wanita, khususnya anggota GOW. Syukur-syukur bisa menambah income atau pendapatan tambahan untuk para anggota,” imbuhnya.


‎Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Erwin Armeidi, Ketua DWP Kota Lubuk Linggau, Hj Henita Andriani Trisko, para camat se-Kota Lubuk Linggau, serta pengurus dan anggota GOW Kota Lubuk Linggau. (*)


Minggu, 15 Juni 2025

Belanja spanduk atau baleho papan P4GN dianggarkan menggunakan dana BOS

 

MUSI RAWAS, Nuansa Sumsel.Com- Belanja sepanduk atau baleho papan P4GN( Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika) yang dianggarkan menggunakan dana BOS (Bantuan  Operasional Sekolah) di Sekolah Dasar (SD) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama) dalam wilayah kabupaten Musi Rawas menuai sorotan, (Minggu,15/juni/2025).

‎Pasalnya, untuk membeli barang alat peraga sekolah berupa baliho P4GN itu, kepala sekolah harus mengeluarkan dana sebesar Rp 2.750.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk 4 pcs baliho ukuran sekitar 80cm x 120cm per pcs.

‎Dari investigasi wartawan dibeberapa SD dan SMP dalam Kabupaten Musi Rawas beberapa waktu lalu, tampak baliho sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) terpampang di dinding Sekolah.

‎Kepala Sekolah baik SD maupun SMP yang berhasil ditemui wartawan menuturkan, pembelian 4pcs baliho sosialisasi P4GN menggunakan dana BOS dan masuk dalam RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) melalui SIPlah (Sistem Pengadaan Sekolah/online marketplace) yang telah ditentukan/ditunjuk.

‎"Benar, harganya Rp 2.750.000,- untuk 4 pcs baliho. Kami (Kepala Sekolah) diinstruksi oleh K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) dan MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) untuk membeli barang alat peraga sekolah berupa baliho P4GN, sampai ada ancaman ARKAS tidak disahkan apabila tidak membeli",jelas beberapa orang Kepala Sekolah yang minta identitasnya dirahasiakan.

‎Dikatakan, dalam rapat K3S dan MKKS, kami diinstruksikan membeli baliho sosialisasi P4GN menggunakan dana BOS yang masuk dalam RKAS dan mengunakan sistem SIPlah yang diduga kuat atas perintah Disdik Musi Rawas melalui K3S dan MKKS. 

‎Berdasarkan investigasi awak media di lapangan didapat beberapa informasi hangat bahwa tahun sebelumnya, pihak sekolah juga diperintah untuk membeli sampul raport dengan harga yang cukup mahal dan tempat pembelian yang sudah di tentukan serta dimintai iuran persiswa dengan dalil untuk biaya pengamanan dana BOS. 

‎Beberapa sekolah mengeluhkan keadaan ini karena hak otonomi sekolah dalam pengelolaan dana BOS diduga banyak terdapat intervensi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas. 

‎Hingga berita ini tayang baik Ketua K3S, Ketua MKKS maupun pihak disdik Musi Rawas belum berhasil dihubungi dan akan terus di upayakan untuk di mintai keterangan terkait hasil investigasi lapangan awak media.

‎Sementara itu, salah seorang pengusaha percetakan di kota Lubuklinggau mengakui terdapat perbedaan harga yang jauh mencolok.

‎Menurutnya harga untuk membuat baliho seperti itu, terlalu mahal. Ditempatnya, baliho ukuran 80cm x 120cm biasanya dipatok dengan harga Rp. 120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

‎Jika ditambah bingkai dan dilapisi triplek dirinya sanggup membuat dengan harga Rp 250.000 per pcs.

‎Semetara harga yang ditawarkan di blibliSIPlah.com harga yang ditawarkan rekanan terkait harga spanduk berpareasi, mulai dari Rp. 100.000 hingga Rp. 300.000.

‎Terpisah, M Rifai, ketua DPD LSM BARAK NKRI kabupaten Musi Rawas ketika dimintai keterangan oleh awak media menyampaikan, kegiatan sosialisasi P4GN sangat lah bagus dan tepat apalagi di sosialisasikan Kepada anak anak baik SD SMP dan SMA agar generasi muda penerus bangsa terhindar dari dampak bahaya narkoba.

‎"Saya berharap oknum  maupun pihak sekolah agar lebih berhati -hati lagi didalam menggunakan anggaran, apa lagi dana BOS,  hendaknya sesuai juknis dan juklaknya. Dengan dana yang di anggarkan untuk pembelian baliho tersebut, agar pihak APIP mengaudit ulang anggaran belanja baliho untuk sosialisasi kegiatan  P4GN diduga adanya indikasi penyimpangan oleh oknum oknum tertentu", tegas Rifa'i. (TP) 

Wali Kota Lubuk Linggau Audiensi ke Kemenhan RI


 JAKARTA,Nuansa Sumsel.Com -Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat melakukan audiensi ke Direktorat Bela Negara Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI di Jakarta, Kamis (12/6/2025).

‎Kedatangan wali kota dan rombongan diterima langsung Direktur Bela Negara Kemenhan, Brigjend TNI G Eko Sunarto, SPd, MSi dan jajaran.

‎Dalam pertemuan yang diwarnai penuh keakraban itu, dibahas beberapa hal terutama mengenai kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara bagi anggota Paskibraka tahun 2025.

‎Ikut mendampingi wali kota, Sekda Kota Lubuk Linggau, H Trisko Defriyansa dan beberapa kepala OPD terkait. (*)

Rabu, 11 Juni 2025

Kemendagri: Pentingnya Fleksibilitas dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemda

 

LUBUK LINGGAU,Nuansa Sumsel.Com -Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya mengatakan pentingnya fleksibilitas dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintahan daerah, termasuk pelaksanaan rapat atau pertemuan di hotel.

‎"Relaksasi ini bertujuan untuk mendukung perputaran roda perekonomian daerah, khususnya sektor perhotelan dan pariwisata, dengan tetap mengedepankan urgensi dan substansi kegiatan," ujar Bima Aria saat memimpin rapat koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 bersama Pemerintah Daerah (Pemda) seluruh Indonesia melalui Zoom Meeting, Selasa (10/6/2025).

‎Menurut mantan Wali Kota Bogor itu, yang terpenting adalah roda perekonomian berjalan sehingga ekosistem perhotelan dan pariwisata dapat kembali hidup.

‎Dalam laporan terkait inflasi, beberapa komoditas strategis mengalami penurunan harga, seperti minyak goreng, bawang putih, cabai merah, dan cabai rawit. Namun, terdapat sedikit kenaikan pada komoditas beras di zona 1, 2, dan 3.

‎Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, memaparkan perkembangan inflasi bulan Mei secara historis dari tahun 2021 hingga 2025.

‎Menurutnya, inflasi tertinggi terjadi pada Mei 2022 sebesar 0,40 persen, sedangkan terendah terjadi pada Mei 2025 yang justru mengalami deflasi sebesar 0,37 persen.

‎Komponen inti inflasi masih mendominasi, terutama pada 2025 dengan kontribusi terbesar berasal dari tarif pulsa ponsel, emas perhiasan, dan kopi bubuk.

‎Sementara itu, komoditas pangan seperti tomat, beras, dan timun juga memberikan andil terhadap laju inflasi.

‎Lebih lanjut Pudji Ismartini mengungkapkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) berdasarkan data SP2KP hingga 5 Juni 2025 menunjukkan pada minggu pertama Juni, sebanyak 12 provinsi mengalami kenaikan IPH, satu provinsi stabil, dan 25 provinsi mengalami penurunan IPH dibandingkan bulan sebelumnya.

‎Peningkatan IPH tertinggi di Pulau Sumatera tercatat di Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar 5,84 persen, didorong oleh kenaikan harga daging sapi, ayam ras, dan beras. Di Pulau Jawa, kenaikan tertinggi terjadi di Kabupaten Jombang dengan nilai 3,51 persen, disumbang oleh komoditas ayam ras, cabai merah, dan cabai rawit.

‎Sementara di luar Pulau Jawa dan Sumatera, Kabupaten Poso mencatat kenaikan IPH sebesar 4,22 persen, terutama karena naiknya harga beras dan cabai merah.

‎Dalam kegiatan ini, Pemkot Lubuk Linggau dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, H Rustam Effendi didampingi Plt Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan,  H Heri Zulianta, Kepala BPKAD, Zulfikar, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, H Tegi Bayumi, Kabag Perekonomian dan SDA, Umarsyah Redo, serta Kabag Hukum,  Aris Garnida Husein.(*)

Transformasi UPT Pasar Menjadi PD Pasar Perlu Studi Komparatif‎

 


LUBUK LINGGAU,Nuansa Sumsel.Com -Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Lubuk Linggau, H Trisko Defriyansa mengatakan transformasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar menjadi Perusahaan Daerah (PD) Pasar harus dilakukan secara matang, diawali dengan studi komparatif ke daerah lain yang telah berhasil dalam pengelolaan PD Pasar.


‎“Studi komparatif sangat penting agar kita memahami model pengelolaan PD Pasar yang efektif. Targetnya, hasil kajian dan rekomendasi awal sudah harus tersedia pada akhir Juni mendatang,” ujar Sekda saat memimpin rapat tindak lanjut Instruksi Wali Kota terkait pembentukan PD Pasar yang berlangsung di Ruang Kerja Sekda, Selasa (10/6/2025).


‎Oleh karena itu, dia menekankan perlunya peran OPD terkait dalam menyusun teknis pembentukan PD Pasar dimaksud agar prosesnya berjalan optimal.


‎Dan wali kota berharap dengan terbentuknya PD Pasar, pengelolaan pasar di Kota Lubuk Linggau menjadi lebih baik, tertib, profesional, bersih, PAD meningkat dan terhindar dari pungutan liar sehingga pedagang maupun masyarakat merasa nyaman.


‎Masih menurut Sekda, persoalan tata kelola, kebersihan, retribusi, serta parkir harus ditangani secara profesional, sehingga keberadaan PD Pasar dinilai sangat krusial.


‎Untuk itu, kerangka acuan kerja harus disusun secara terstruktur melalui surat tugas resmi dari wali kota sebagai dasar legal standing pembentukan PD Pasar.


‎Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Lubuk Linggau, Medhioline Sapta Windu  menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi ke PD Palembang Jaya Kota Palembang.


‎Hasilnya, dalam upaya memperbaiki manejemen pengelolaan pasar dan optimalisasi peningkatan PAD,  maka perlu dibentuk BUMN PD Pasar.


‎Turut hadir dalam rapat tersebut, Staf Ahli II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, H Kamaludin, Plt Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, H Heri Zulianta, Kabag Hukum, Aris Garnida Husein, Kabag Perekonomian dan SDA, Umarsyah Redo, serta perwakilan dinas terkait lainnya.(*)


Jumat, 06 Juni 2025

‎Wawako: Idul Adha Bukan Hanya tentang Berkurban, Tapi Momentum Spiritual Meningkatkan Ketaqwaan

 

LUBUK LINGGAU,Nuansa Sumsel.Com -Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, H Rustam Effendi mengatakan Idul Adha bukan hanya tentang berkurban, tetapi juga merupakan momentum spiritual untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, sebagaimana telah dicontohkan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS.


‎Ketakwaan adalah pondasi utama dalam membangun masyarakat yang religius dan kokoh.

‎Hal itu disampaikan H Rustam Effendi saat menyampaikan sambutan saat Sholat Idul Adha 1446 H / 2025 M di Masjid Agung As-Salam, Jumat (6/6/2025).

‎Lebih lanjut, dia mengajak masyarakat  menjadikan Idul Adha sebagai momentum untuk introspeksi diri, memperkuat kepedulian sosial, serta menanamkan nilai-nilai kebersamaan.

‎"Pemerintah Kota Lubuk Linggau berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat yang religius dan sejahtera. Melalui pembagian daging kurban, kita turut menumbuhkan rasa kepedulian dan mempererat persaudaraan antar sesama," tambahnya.

‎Tak lupa H Rustam Effendi juga menyampaikan rasa syukur karena masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan Sholat Idul Adha secara berjamaah sekaligus mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha kepada seluruh masyarakat Kota Lubuk Linggau.

‎Ketua Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kota Lubuk Linggau, Muslim, dalam kesempatan yang sama menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan Idul Adha, mulai dari takbiran keliling hingga pelaksanaan sholat Idul Adha.

‎Sholat Idul Adha di Masjid Agung As-Salam turut dihadiri Dandim 0406 Lubuk Linggau,  Letkol (Inf) Arie Prasetyo Widyo Broto, Sekretaris Daerah,  H Trisko Defriyansa, Ketua GOW,  Hj Mipta Hulummi, serta Staf Ahli, Asisten, dan kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau.(*)

Kamis, 05 Juni 2025

Wali Kota Lubuk Linggau Panen Raya Jagung Kuartal II 2025 ‎* Upaya Dukung SPN

 

LUBUK LINGGAU,Nuansa Sumsel.Com - Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat melakukan panen raya Jagung Kuartal II dalam rangka mendukung Swasembada Pangan Nasionak (SPN) tahun 2025 yang berlokasi di Jln.Sriwijaya Kel. Taba Pingin Kec. Lubuk Linggau Selatan II, Kamis ( 5/6/2025).


‎Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, via zoom menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolri dan seluruh jajaran Polri atas dedikasi mereka dalam mendukung swasembada pangan serta menjaga keamanan dan stabilitas negara.


‎Presiden menekankan pentingnya objektivitas dalam menilai capaian dan tantangan bangsa. Ia mengajak semua pihak untuk bekerja terarah dan penuh keyakinan, seraya menyoroti keberhasilan Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan, khususnya produksi beras di tengah krisis global.


‎“Kita harus seperti padi, makin berisi makin menunduk. Kesopanan adalah kekuatan. Jangan mudah menyerah atau saling menjatuhkan,” ujarnya.


‎Presiden juga menegaskan bahwa swasembada pangan adalah kunci kemerdekaan sejati, dan mendorong setiap provinsi untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya.


‎Sementara itu, Wali Kota Lubuklinggau, H Rachmat Hidayat, mengapresiasi suksesnya panen raya yang digelar bersama Polri, TNI, petani, dan masyarakat.


‎Ia menyebut kegiatan ini sebagai bentuk sinergi positif antar seluruh elemen dalam mendukung program unggulan Presiden RI menuju swasembada pangan.


‎“Kolaborasi ini menunjukkan komitmen bersama untuk memanfaatkan potensi pertanian, termasuk mengaktifkan lahan-lahan tidak produktif yang selama ini belum dimanfaatkan,” ujar Wali Kota.


‎Lebih lanjut, ia mendorong terjalinnya kerja sama antara pemilik lahan dengan berbagai pihak agar tanah kosong dapat dikelola secara maksimal untuk mendukung ketahanan pangan nasional.


‎Dirinya juga meyakini bahwa program ini tidak hanya memperkuat swasembada pangan, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Lubuklinggau.


‎Turut hadir,  Kapolres Lubuk Linggau,  AKBP Adhitia Bagus Arjunadi, Sekda, H Trisko Defriyansa, jajaran OPD  Pemkot Lubuk Linggau. (*)


Ketua Dekranasda Kota Lubuk Linggau Hadiri Pelantikan Pengurus Dekranasda Provinsi Sumsel‎

 




PALEMBANG,Nuansa Sumsel.Com -Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Lubuk Linggau, Hj Risca Priba Ayu, menghadiri acara pelantikan pengurus Dekranasda Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) masa bakti 2025–2030 yang berlangsung di Griya Agung Palembang, Rabu (4/6/2025).


‎Dalam sambutannya, Gubernur Sumsel, H Herman Deru menyampaikan ucapan selamat dan mengingatkan pentingnya peran Dekranasda dalam memajukan sektor kerajinan daerah.


‎“Menjadi pengurus Dekranasda bukanlah tugas yang mudah. Keanekaragaman produk kerajinan di daerah juga diiringi oleh beragam permasalahan, seperti kasus pabrik batik besar yang mengalami kegagalan akibat lemahnya manajemen. Oleh karena itu, pembenahan manajemen menjadi kunci agar industri kerajinan bisa memiliki fungsi ganda dan berkembang secara berkelanjutan,” paparnya.


‎Ia juga menyoroti sinergi antara Dekranasda dengan koperasi yang dibentuk pemerintah pusat.


‎“Kemitraan ini akan membuka jaringan baru dan akses permodalan yang dijamin oleh negara. Jika kolaborasi dibangun dengan baik, maka potensi kerajinan yang tersembunyi bisa menjadi kekuatan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.


‎Ketua Dekranasda Provinsi Sumsel, Hj Febrita Lustia Herman Deru, dalam kesempatan yang sama mengatakan Dekranasda hadir untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dan industri kreatif.


‎"Dekranasda memberikan pelatihan, membuka akses promosi, serta mendukung peningkatan kualitas produk agar mampu bersaing di pasar global," ujarnya.


‎Dia berharap para pengurus yang baru dilantik bisa menjadi fasilitator dan rumah bagi para pelaku UMKM, serta mampu mengangkat potensi produk lokal agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.


‎Sementara itu, Ketua Dekranasda Kota Lubuk Linggau, Hj Risca Priba Ayu juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang telah dilantik.


‎Menurutnya kolaborasi dan inovasi sangat penting dalam pengembangan kerajinan lokal.


‎“Semoga dengan pelantikan ini, para pengurus dapat meningkatkan kinerja Dekranasda dan terus mengikat serta mengangkat produk-produk kerajinan lokal agar dikenal lebih luas, baik di dalam negeri maupun di pasar internasional,” tutupnya. (*)


Rabu, 04 Juni 2025

Pemkot Lubuk Linggau Verifikasi Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah

 


LUBUK LINGGAU,Nuansa Sumsel.Com -Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat melalui Plt Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, H Heri Zulianta memimpin rapat pendahuluan koordinasi dan verifikasi data calon penerima bantuan bedah rumah dari data stunting dan Penangulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE), Rabu (04/06/2025).


Rapat ini merupakan bagian dari program PKE sebagai upaya percepatan penurunan stunting di Kota Lubuk Linggau. 


Dalam sambutannya, H Heri Zulianta menegaskan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan.


“Kami harap bantuan ini benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria dan sangat membutuhkan. Dari kuota sekitar 50 unit rumah, saat ini baru tiga unit yang telah dalam proses pelaksanaan,” ujar Heri.


Adapun kriteria calon penerima bantuan bedah rumah antara lain: Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah menikah memiliki atau menguasai tanah secara fisik dan legal serta memiliki satu-satunya rumah dengan kondisi tak layak huni.


Kriteria lainnya, belum pernah menerima bantuan rumah swadaya dari pemerintah pusat maupun daerah.


Diutamakan yang memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah dan bersedia membuat pernyataan kesanggupan.


Program ini diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat kurang mampu, sekaligus mendukung target pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting di daerah. (*)


LUBUK LINGGAU,Nuansa Sumsel.Com -Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat melalui Plt Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, H Heri Zulianta memimpin rapat pendahuluan koordinasi dan verifikasi data calon penerima bantuan bedah rumah dari data stunting dan Penangulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE), Rabu (04/06/2025).


Rapat ini merupakan bagian dari program PKE sebagai upaya percepatan penurunan stunting di Kota Lubuk Linggau. 


Dalam sambutannya, H Heri Zulianta menegaskan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan.


“Kami harap bantuan ini benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria dan sangat membutuhkan. Dari kuota sekitar 50 unit rumah, saat ini baru tiga unit yang telah dalam proses pelaksanaan,” ujar Heri.


Adapun kriteria calon penerima bantuan bedah rumah antara lain: Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah menikah memiliki atau menguasai tanah secara fisik dan legal serta memiliki satu-satunya rumah dengan kondisi tak layak huni.


Kriteria lainnya, belum pernah menerima bantuan rumah swadaya dari pemerintah pusat maupun daerah.


Diutamakan yang memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah dan bersedia membuat pernyataan kesanggupan.


Program ini diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat kurang mampu, sekaligus mendukung target pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting di daerah. (*)